Repository UNFARI

MENYOAL PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BANDUNG

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author MUHAMMAD DAUD YUSUF, HERI &
dc.date.accessioned 2017-03-23T04:27:21Z
dc.date.available 2017-03-23T04:27:21Z
dc.date.issued 2016-01-08
dc.identifier.citation DOMOKRASI POLITIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK en_US
dc.identifier.issn 873-3741-1
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/26
dc.description Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti memberikan simpulan sebagai berikut: implementasi kebijakan penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, didasarkan pada faktor-faktor tingkat kepatuhan dalam implementasi kebijakan menyangkut Insentif dan Sanksi, Pemantauan, Sumber daya, Otonomi, Masalah informasi, serta Sikap dan Keyakinan. Namun demikian, dilihat dari masing-masing factor, belum semuanya dilaksanakan secara optimal. Contohnya, masih adanya keterlambatan pemberian insentif bagi Satgasus, serta kurangnya sumber daya apabila dibandingkan dengan jumlah PKL yang ada di Kota Bandung. Selain itu juga tingkat kepatuhan aparatur sudah ada, namun tingkat kepatuhan PKL terhadap peraturan yang ada, masih harus terus dikomunikasikan agar tingkat kepatuhan terhadap kebijakan penataan dan pembinaan PKL bisa terus dioptimalkan. en_US
dc.description.abstract Kota Bandung sebagai pusat pertumbuhan sekaligus ibukota Provinsi Jawa Barat, telah menobatkan dirinya sebagai kota jasa serta wisata belanja. Dengan jargon seperti itu, setidaknya sampai April 2013, Jumlah PKL di Kota Bandung telah mencapai 30.000, angka tersebut sangat fantastis bila dibandingkan dengan jumlah PKL di kota lain seperti kota solo yang hanya memiliki 1800 PKL. Banyaknya PKL menjadi masalah yang akut untuk kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, didasarkan pada faktor-faktor tingkat kepatuhan dalam implementasi kebijakan menyangkut Insentif dan Sanksi, Pemantauan, Sumber daya, Otonomi, Masalah informasi, serta Sikap dan Keyakinan. Namun demikian, dilihat dari masing-masing factor, belum semuanya dilaksanakan secara optimal. Contohnya, masih adanya keterlambatan pemberian insentif bagi Satgasus, serta kurangnya sumber daya apabila dibandingkan dengan jumlah PKL yang ada di Kota Bandung. Selain itu juga tingkat kepatuhan aparatur sudah ada, namun tingkat kepatuhan PKL terhadap peraturan yang ada, masih harus terus dikomunikasikan agar tingkat kepatuhan terhadap kebijakan penataan dan pembinaan PKL bisa terus dioptimalkan. en_US
dc.publisher Politea -DOMOKRASI POLITIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK en_US
dc.relation.ispartofseries 16;8
dc.subject Implementasi Kebijakan, Pedagang Kaki Lima en_US
dc.title MENYOAL PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BANDUNG en_US
dc.title.alternative MENYOAL PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA en_US
dc.type Working Paper en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search


Advanced Search

Browse

My Account